Rabu, 06 November 2019

Filled Under: ,

Smart Kampung di Sinjai Sebagai Konsep Desa Membangun

Ilustrasi Desa Membangun

Ada perubahan paradigma pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu semangat "membangun desa" telah menjadi "desa membangun". Desa Membangun ini tidak lagi menempatkan desa sebagai obyek pembangunan tapi sebagai subyek dimana desa bisa merencanakan , melaksanakan dan memberdayakan sendiri masyarakatnya. Tugas pemerintah yang lebih tinggi hanya pada tugas memperkuat, memonitor dan mengawasi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi pembangunan desa untuk lebih memajukan dan mengembangkan potensi desa dengan tujuan menyejahterakan masyarakatnya dan sebagai upaya untuk meningkatan pembangunan nasional, utamnya pembangunan ekonomi di tingkat nasional.

Dalam UU tentang Desa tersebut telah memberikan kewenangan pada penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunannya. Namun menurut Fathor Rahman Jm dosen IAIN Jember, pendamping ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bondowoso 2016-2017, ada dua (2) jebakan umum yang didapati dalam pembangunan desa. Jebakan pertama yang disebutkan adalah bahwa garapan pemerintah cenderung mengarusutamakan pembangunan  infrastruktur. Alasannya, kegiatan fisik lebih mudah dilihat hasilnya dan bisa dijadikan komoditas kampanye politik desa bagi kepala desa ketika pemilihan kepala desa periode berikutnya. Selain itu, kreativitas pemerintah desa rupanya masih banyak yang perlu distimulasi dengan best practies pembangunan desa dalam banyak bidang di desa-desa yang sudah maju dan mandiri. [0].

Lalu akan muncul pertanyaan, untuk apa saja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap Desa dipergunakan..? Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2015.

Melihat tren saat ini dan ke depan dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendominasi banyak sektor termasuk di desa maka selain pembangunan infrastruktur fisik seperti yang disebutkan di atas maka pembangunan infrastruktur teknologi informasi juga perlu menjadi prioritas bagi desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), tercatat sebanyak 75 ribu desa di Indonesia. Sayangnya, dari jumlah itu belum seluruhnya melek TIK.

Selain masalah infrastruktur internet, persoalan lain yang tak kalah penting untuk mendongkrak jumlah desa yang tersentuh TIK adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Percuma saja bila infrastruktur telah siap, namun SDM masih belum menunjukan kesiapan. “Ada banyak hal juga yang perlu dilakukan selain infrastruktur. Misalnya saja SDM dan keinginan dari pemerintah desa tersendiri untuk terkoneksi TIK,” kata Septriana Tangkary, Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) [1].

Pada pasal 82 dan 86 UU Desa menyebutkan perlunya transparansi dalam pelaporan anggaran desa sesuai dengan amanat dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lingkungan yang memungkinkan agar laporan tersebut dapat diakses adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan semua kelengkapan pendukungnya seperti Infrastruktur Jaringan Internet Desa, Situs Web Desa, SIstem INformasi Desa, Kantor Elektronik dan pemanfaatan media sosial. [2]

Salah satu inovasi yang cukup terkenal akhir-akhir ini untuk lebih memajukan desa adalah dengan konsep Smart Village (Smart Kampung). Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep Smart City yang lebih dulu dikenal di masyarakat. Konsep Smart City  tidak bisa diterapkan di desa, karena konsep ini memang lebih cocok diterapkan di kota, serta antara kota dan desa memiliki karakter yang berbeda, sehingga kemudian konsep Smart Kampung yang diterapkan untuk desa.

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menempatkan Smart Kampung sebagai salah satu program unggulan daerah dengan tujuan agar desa membangun bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakatnya dan mengentaskan kemiskinan dengan berbagai layanan-layanan yang dapat dimanfaatkan dengan infrastruktu TIK yang tersedia.

Irwan Suaib
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai, Irwan Suaib mengungkapkan, Pemkab melalui Diskominfo saat ini terus melakukan upaya untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam merealisasikan program tersebut.

“Kami optimis dengan kerjasama baik dengan perangkat daerah dan pemerintah desa akan lebih mudah mewujudkan pelayanan publik digitalisasi dengan smart kampung,” katanya saat mendampingi Bupati pada Raker  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusa Dua Convention Center Denpasar, Bali, Rabu, (21/8/2019). [3]

Irwan mencontohkan data kemiskinan,  dengan adanya smart kampung, kedepan akan dibuatkan aplikasi terkait data kemiskinan dalam bentuk pemetaan wilayah.  "Jadi nanti ada koordinatnya, didaerah mana banyak orang miskin, di desa mana masyarakatnya banyak yang miskin dan diaplikasi itu nanti jelas sehingga ada keterbukaan informasi, " tuturnya.  Dengan inovasi ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki acuan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan sehingga program ataupun bantuan yang diberikan tepat sasaran. [4]

Kesungguhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai itu juga bisa dilihat dengan dikirimnya 57 kepala desa di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan belajar tentang Smart Kampung di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Mereka belajar penerapan teknologi di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Penerapan teknologi yang dimaksudkan yakni para aparat desa dan kepala desa belajar penerapan teknologi internet dalam mendorong percepatan pelayanan kepada warga desa. [5]


Referensi :

[0] https://news.detik.com/kolom/d-4251962/ironi-desa-membangun-indonesia
[1] https://kominfo.go.id/content/detail/11556/60-persen-desa-di-indonesia-sudah-tersentuh-tik/0/sorotan_media
[2] http://www.rtiktuban.or.id/pemanfaatan-tik-untuk-pembangunan-desa-pasal-82-dan-pasal-86-uu-desa/
[3] https://www.sinjaikab.go.id/v3b/pemkab-sinjai-komitmen-wujudkan-program-smart-kampung/
[4] https://makassar.antaranews.com/berita/146728/pemkab-sinjai-laksanakan-program-smart-kampung-pada-2020
[5] https://makassar.tribunnews.com/2018/12/16/57-kepala-desa-asal-sinjai-belajar-smart-kampung-di-banyuwangi

0 komentar:

Posting Komentar