Minggu, 17 Agustus 2014

Filled Under:

Masyarakat Sinjai Menanti Kejelasan Pilkades

Meskipun belum ada jadwal pasti pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, menyusul penundaannya selama tahun 2014 sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, yang antara lain menyatakan bahwa “selama tahun 2014 pelaksanaan pemilihan kepala desa ditiadakan, dan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan pada tahun 2015, namun warga masyarakat telah menyatakan kesiapannya baik untuk berkompetisi dalam pemilihan maupun dalam upaya mensukseskan pelaksanaannya, ungkap Abdullah salah seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan calon kompetitor kepala desa.





    Yang menjadi persoalan sekarang, apakah regulasi tentang pemilihan kepala desa yang telah diatur dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah terjabarkan sampai pada peraturan teknis operasional pelaksanaannya. Ini menjadi penting karena ada gejala kalau animo masyarakat untuk menjadi kepala desa sangat besar, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu desa, bakal calon yang mendaftar dapat mencapai delapan sampai sembilan orang, sementara dalam UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan calon kepala desa minimal dua dan maksimal lima orang, yang artinya bahwa mesti ada seleksi yang harus dilakukan oleh panita pemilihan, sedangkan UU dan PP belum mengatur tentang seleksi dimaksud, selain persyaratan berkas administrasi pada proses penyaringan, tuturnya.

    Karena itu, Abdullah mengharapkan agar permasalahan persiapan pemilihan kepala Desa, bisa mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten guna meminimalisir potensi pertentangan yang dapat mencederai pelaksanaan pesta demokrasi tertinggi di tingkat desa, sehingga dalam hal ini diperlukan keseimbangan antara antusiasme masyarakat pada satu sisi dan keseriusan pemerintah pada sisi yang lain, harapnya.

    Hal senada diungkapkan tokoh pemuda,  Muhammad Ridwan Arief yang mengharapkan agar UU dan PP itu segera ditindaklanjuti, mulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sampai pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, jangan sampai dengan alasan ini, kembali tertunda pada tahun 2015, sementara masa jabatan hampir semua kepala desa, telah berakhir pada tahun ini, dan sebagian besar di antaranya sudah dijabat oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Bupati. Jika penundaan ini terjadi ataupun karena kita terlambat melaksanakan pemilihan, maka tentu akan merugikan daerah itu sendiri, sebab patut diingat, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan,  sangat terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena dari APBN dan APBD tersedia anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana dari APBN dan APBD tersebut, hanya dapat diserap dengan baik jika dukungan dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDes) tersedia pada masing-masing desa, dan proses penyusunan RPJMDes ini tentu harus beranjak dari proses dan mekanisme yang jelas, minimal dukungan visi dan misi kepala desa terpilih, bukan penjabat kepala desa yang ditunjuk tanpa visi dan misi, sehingga semua pihak yang terkait dengan masalah persiapan dan kesiapan pemilihan kepala desa ini, baik Pemerintah Pusat melalui Mendagri maupun Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten, tidak boleh terkesan lamban dalam merespon kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi mereka  harus lebih pro aktif untuk segera menyusun dan menetapkan serta mensosialisasikannya kepada masyarakat di setiap desa,  jelas Ridwan.   

    Lebih lanjut Ridwan memaparkan, bahwa fakta menunjukkan secara nyata kalau masyarakat pada umumnya, tidak terkecuali BPD dan perangkat desa, belum memahami secara utuh tentang prosedur dan mekanisme pemilihan kepala desa yang dikehendaki oleh UU, hal ini tentu sangat riskan jika kita melakukan pembiaran karena yang akan bekerja dalam proses penetapan tata tertib pemilihan, penjaringan, penyaringan, pemungutan suara, penetapan dan pelantikan calon kepala desa adalah panitia pemilihan yang akan direkrut dari unsur BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, yang tentunya harus lebih memahami ketentuan dan aturan pemilihan, kuncinya.

0 komentar:

Posting Komentar