Kamis, 14 Agustus 2014

Filled Under:

Kabid Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, Muliati Aspar, S. Sos : “Sinjai Butuh Perlindungan Konsumen”

Meskipun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah diamanatkan sejak lama oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan baru mulai merintis pembentukannya, hal ini antara lain disebabkan, karena perubahan keadaan yang terus bergerak maju, kegiatan usaha dan pelaku usaha terus meningkat sementara masyarakat yang merupakan konsumen tidak jarang harus mengalami berbagai kerugian, namun konsumen kadang tidak tau harus mengadu kemana, sehingga terlepas dari amanat UU tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memandang perlu untuk segera membentuk lembaga non struktural ini, tegas Muliati, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sinjai.
    Menurut Mulitai, kebutuhan akan keberadaan BPSK di Sinjai, memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen baik dalam bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha maupun dalam konteks pengawasan dan pembinaan standarisasi produk yang menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kehadiran BPSK ini benar-benar bisa menjadi payung perlindungan konsumen di satu sisi dan menjadi wadah pembinaan bagi pelaku usaha di sisi lain.
    Dari hasil monitoring yang dilakukan secara intens oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Muliati mengaku tidak jarang menemukan produk yang sudah kadaluwarsa, bukan hanya di penjual eceran atau pedagang kaki lima, tetapi di toko-toko besar pun kadang kita temukan, dan jika semua itu dikonsumsi oleh masyarakat, tentu akan merugikan baik dari segi kesehatan maupun nilai ekonomisnya, dari konteks ini konsumen wajib untuk kita lindungi.
    Lebih lanjut, Muliati menegaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen yang kita harapkan dari BPSK memang tidak harus serta merta memasuki area sengketa, tetapi yang paling utama adalah bagaimana mencegah kerugian pada pihak konsumen yang diakibatkan oleh ulah pelaku usaha, dalam hal inilah dibutuhkan komitmen serta keaktifan dari segenap anggota BPSK.
    Dengan keberadaan BPSK ini nantinya, Muliati berharap agar kiranya para  konsumen akan  semakin sadar akan hak-haknya. UU Perlindungan Konsumen telah mengatur parameter yang terlarang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain barang tidak sesuai standar, Info yang mengelabui konsumen, cara menjual yang merugikan, klausul baku dari sebuah perjanjian.

0 komentar:

Posting Komentar