Sabtu, 02 Agustus 2014

Filled Under:

AKTUALISASI BUM DESA SEBAGAI PILAR PENEGAK EKONOMI PERDESAAN



Meskipun secara formal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai dipopulerkan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur tentang  pemerintahan desa, namun dalam kenyataannya, kehadiran BUM Desa yang diharapkan dapat berperan strategis dalam upaya pemerintah memacu peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan secara beriringan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa, belum banyak mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
     Padahal BUM Desa selama ini dengan dasar hukum dan regulasi yang cukup lengkap, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintaha Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kemudian diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bahkan beberapa daerah pun telah menetapkan Peraturan Daerah tentang BUM Desa, sehingga telah cukup menjadi refrensi bagi pemerintah desa untuk menghadirkan BUM Desa sebagai salah satu lembaga penggerak roda perekonomian pada masyarakat perdesaan.
     Namun pada faktanya, BUM Desa tetap merupakan barang langka sampai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disusul kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga kembali mengatur tentang BUM Desa.
Tentu banyak faktor yang sering dijadikan alasan bagi pemerintah dan masyarakat perdesaan yang belum memiliki BUM Desa, entah karena  masalah minimnya permodalan, sulitnya memilih dan menetapkan obyek usaha desa yang memungkinkan dan potensial untuk dikembangkan, atau karena lemahnya dukungan manajemen yang diharapkan, sampai pada hiruk pikuk alasan klasik tentang keterbatasan skill sumberdaya manusia perdesaan yang tertarik untuk mengelola BUM Desa, disamping yang beralasan karena kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah.
Jika semua alasan yang disebutkan itu dapat dijadikan sebagai asumsi untuk menjustifikasi kurangnya BUM Desa di antara sekian banyak desa, maka sesungguhnya kehadiran peran pemerintah sebagai transmitor yang diharapkan mampu menularkan energi dan motivasi secara berjenjang, kembali menjadi salah satu alternatif solusinya. Pimpinan pada berbagai level pemerintahan, mulai dari tingkat desa dengan lembaga desa yang ada, perlu mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat, kemudian pada tataran pemerintah daerah, nbagi institusi yang diberi kewenangan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, entah itu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) ataukah Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes), dengan dukungan lembaga perwakilan rakyat, juga harus turut berperan aktif melakukan pembinaan melalui berbagai upaya fasilitasi, minimal dengan sosialisasi yang intensif dan pemberian pedoman teknis pelaksanaan yang aplicable, tidak justeru terkesan membiarkan pemerintahan desa menjadi stagnan pada rutinitasnya ditengah pesatnya kemajuan inovatif yang semakin kompetitif.
Memang sesuatu aksiomatis yang  ironis selama ini, bahwa masyarakat desa sebagai basis pembangunan di Indonesia yang konon memiliki kemandiriannya, dan sejatinya menjadi subyek pembangunan maupun pemberdayaan, justeru cenderung lebih menjadi obyek dengan multi ketergantungannya pada pemerintahan di atasnya, yang memang juga memiliki lembaga dan perangkat dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengurusi desa, meskipun pada ujung kenyataannya, justeru pemerintah desa dan pengurus lembaga desa, terkadang merasa tidak menemukan muara untuk mendapatkan pembinaan yang maksimal dari perngkat lembaga yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang juga memiliki beragam alasan meskipun kadang terkesan hanya sebagai upaya menghindari harapan dan kebutuhan yang diperhadapkan oleh pemerintah dan masyarakat desa, padahal disisi lain sangat disadari, bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak mungkin bisa dilepaspisahkan dari pembangunan komponen terkecilnya,  yaitu desa, yang artinya, bahwa kemajuan perekonomian desa,  sangat menentukan kekuatan ekonomi suatu daerah atau negara.
Mungkin pada konteks ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu esensi pertimbangan sebuah daerah yang telah menghadirkan dan mempertahankan keberadaan kelembagaan BPM dan Pemdes disamping keberadaan Bagian Pemerintahan Umum sebagai instrumen pemerintah daerah, yang kemudian diharapkan dapat bersinergi untuk memfasilitasi setiap upaya pembedayaan potensi desa sebagai gerbang meraih keberhasilan secara makro.
Namun ketika lembaga-lembaga yang dihadirkan untuk mengurusi desa, khususnya lembaga yang terkait dengan masalah pemberdayaan perdesaan, tidak dapat menunjukkan eksistensinya dalam berakselerasi mendorong laju perubahan, atau tetap monoton pada rutinitasnya, maka ditengah geliat pemerintahan, lembaga, dan masyarakat desa  untuk berpacu merebut peluang dan menjawab tantangan yang dihadirkan UU Desa, tentu diperlukan reorientasi serta political dan good will pemerintah daerah untuk meninjau efektifitas pembinaan dan pemberdayaan perdesaan dari lembaga-lembaga yang ada, kalaupun semua lembaga yang telah ada, tetap dipandang sebagai kebutuhan yang juga tidak memungkinkan untuk dilakukan penggabungan yang mengedepankan prinsip organisasi ramping yang kaya fungsi, maka minimal evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kinerja kelembagaan menjadi sebuah keniscayaan, sebab apalah artinya keberadaan lembaga yang variatif, jika harapan dan kebutuhan tak kunjung tercapai.
Urgensi pertimbangan dimaksud menjadi sangat penting dalam kerangka penguatan perekonomian di desa yang secara nyata membutuhkan penguatan lembaga ekonomi perdesaan, karena patut diakui, bahwa  meskipun lembaga ekonomi perdesaan merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi perdesaan, namun lembaga ekonomi perdesaan, juga tidak jarang menunjukkan titik lemahnya, sehingga memang diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan, untuk lebih meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa, yang pada gilirannya juga diharapkan mampu mengembangkan jaringan dan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam hal inilah dibutuhkan pendampingan dan pembimbingan oleh lembaga pemerintah daerah yang berkompeten.
UU tentang Desa, telah menempatkan lembaga ekonomi desa pada posisi strategis, mulai pada ruang upaya pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, pengintegrasian produk-produk ekonomi perdesaan yang diharapkan mampu memiliki posisi tawar yang baik dalam jaringan pasar, pengembangan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi desa, sampai pada upaya pengembangan unsur pendukung lainnya, seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun pembinaan dan regulasi.
Dengan dasar  nilai strategis dimaksud, kehadiran BUM Desa semakin menunjukkan eksistensinya sebagai kebutuhan terhadap penguatan lembaga ekonomi desa, BUM Desa menjadi instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi desa, yang dapat diaktualkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, melalui pengembangan usaha ekonomi warga, yang sekaligus dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa, yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal, sehingga bukan hal yang berlebihan jika BUM Desa akan menjadi pilar penegak ekonomi perdesaan.
Untuk menjadikan BUM Desa sebagai pilar penegak ekonomi perdesaan dan penguatan peningkatan ekonomi daerah, BUM Desa perlu untuk dibina mengembangkan cakupan usahanya, baik pada bidang perdagangan (commerce), industri (industry) maupun pada bidang jasa (services), yang terpenting,  usaha BUM Desa dikembangkan sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang benar-benar prospektif tanpa mengabaikan faktor kemampuan yang ada.
Pembinaan tentu saja harus diarahkan pada upaya menjadikan BUM Desa sebagai instrumen penguatan ekonomi perdesaan dengan jalan melakukan perbaikan struktur dan pengembangan orientasi usaha dengan tujuan agar BUM Desa dapat berjalan bahkan berkembang sesuai dengan cita-cita idealnya sebagaimana diamanatkan oleh perundangan-undangan.
Permasalahannya sekarang, BUM Desa memang diharapkan lahir dari inisiatif dan prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, namun ketika komponen desa belum juga mampu menemukan orientasinya untuk melahirkan BUM Desa, maka tentu kehadiran pemerintahan sebagai sebuah sistem, menjadi harapan dan kebutuhan untuk menjembataninya.

0 komentar:

Posting Komentar